PERATURAN KEIMIGRASIAN

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN

PERATURAN MENTERI

KEPUTUSAN MENTERI

UNDANG-UNDANG

PERATURAN PEMERINTAH

PERATURAN PRESIDEN

KEPUTUSAN PRESIDEN

PERATURAN MENTERI

KEPUTUSAN MENTERI

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 44 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 28 Tahun 2018 Tentang Cap Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 34 Tahun 2021 Tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 35 Tahun 2021 Tentang Konsultan Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 36 Tahun 2021 Tentang Penjamin Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2022 Tentang Intelijen Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-03.GR.01.01 Tahun 2023 Tentang Jenis Kegiatan Orang Asing dalam Rangka Pemberian Visa dalam Masa Penanganan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional​

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 09 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah dan Nol Dollar Amerika Terhadap Pelayanan Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.8 Tahun 2014 Tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 8 Tahun 2014 Tentang Paspor dan Surat Perjalanan Laksana Paspor

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian Bagi Anak Dalam Pasal 3a Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Penerbitan Paspor Biasa Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 22 Tahun 2023 Tentang Visa dan Izin Tinggal

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 38 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pencegahan dan Penangkalan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 39 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 50 Tahun 2016 Tentang Tim Pengawasan Orang Asing

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 4 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kementerian Hukum dan HAM

Undang-Undang Kewarganegaraan

Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pendafataran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan

Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

PNBP Keimigrasian

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Keuangan No. 9/PMK.02/2022 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Keimigrasian yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Keuangan No. 82 Tahun 2023 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Atas Pelayanan Golden Visa yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia